Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH pada sambutan Pembukaan Evaluasi Nasional Kegiatan Penanggulangan AIDS semester 6 dan persiapan pelaksaaan kegiatan semester 7 FG SSF Fase 2 di Jakarta 15 Juli 2013 kemarin, Menkes telah mendapat laporan bahwa target semester 6 periode ( Januari-Juli ) 2013 tercapai, dan Menkes juga menghimbau agar berusaha lebih keras lagi agar taget semester 7 yang jauh lebih tinggi dapat tercapai berupa cangkupan, jangkauan, dan kualitas pelaksaan program juga harus ditingkatkan agar tujuan menurunkan epidemic HIV dan AIDS di Indonesia dapat tercapai, Menkes juga optimis dapat menurunkan epidemic HIV dan AIDS dengan menyampaikan 5 hal upaya yang penting dalam menggunakan dana bantuan Global Fund untuk penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria (GF ATM) yang akan dipergunakan untuk beberapa hal seperti :
Pertama, peningkatan cangkupan tes HIV di layanan kesehatan termasuk untuk ibu hamil sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat terdeteksi dini virus HIV. Kementerian Kesehatan akan menyediakan 1,8 juta reagen tes HIV yang diharapkan dapat memenuhi kekurangan di daerah.
“HIV sudah merupakan penyakit kronis dan bisa diobati, sehingga selanjutnya tes HIV dapat dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium lainnya dan melalui penawaran tes atas inisiasi petugas kesehatan TIPK”, ujar Menkes.
Kedua, peningkatan penggunaan kondom dikalangan pelanggan penjaja seks yang dapat membendung penularan melalui transmisi seksual, saat ini ada 428 puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan di distribusikan nya kepada pasien IMS nya hal ini terus ditingkatkan dengan menerbitkan surat edaran Menkes agar lebih termonitor.
Ketiga, ukuran mutu layanan ART berupa loss of follow up dan kematian pada pasien ART, penurunan loss to follow up secara simultan agar meningkatkan pendampingan pada mereka yang eligible dapat ikut periksa CD4 dan mendapat ART.
Keempat, treatment as prevention sebagai pencegahan pemberian Anti Retro Viral (ARV) langsung tanpa pemeriksaan CD4 dan hendaknya dipikirkan bagaimana dapat diwujudkan pada populasi tersebut. PKBI-NU ditantang untuk meningkatkan cakupan yang hendaknya tidak mengorbankan kualitas effectiveness cakupan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan agar masyarakat untuk tau, mau, dan mampu sehingga terbentuk warga perduli AIDS dengan melibatkan Posyandu untuk mendorong masyarakat memahami HIV AIDS terutama ibu rumah tangga yang rentan terinfeksi.
Kelima, kebijakan Menkes untuk otonomi daerah yang menjadi peluang untuk penanggulangan AIDS yang sustainable dan efektif. Dalam Penanggulangan HIV AIDS Pengawasan Mutu, Laporan, Supervisi, PIKM dan Dukungan Kader RS tidak mengalami stock out ARV.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669,website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id
Pertama, peningkatan cangkupan tes HIV di layanan kesehatan termasuk untuk ibu hamil sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat terdeteksi dini virus HIV. Kementerian Kesehatan akan menyediakan 1,8 juta reagen tes HIV yang diharapkan dapat memenuhi kekurangan di daerah.
“HIV sudah merupakan penyakit kronis dan bisa diobati, sehingga selanjutnya tes HIV dapat dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium lainnya dan melalui penawaran tes atas inisiasi petugas kesehatan TIPK”, ujar Menkes.
Kedua, peningkatan penggunaan kondom dikalangan pelanggan penjaja seks yang dapat membendung penularan melalui transmisi seksual, saat ini ada 428 puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan di distribusikan nya kepada pasien IMS nya hal ini terus ditingkatkan dengan menerbitkan surat edaran Menkes agar lebih termonitor.
Ketiga, ukuran mutu layanan ART berupa loss of follow up dan kematian pada pasien ART, penurunan loss to follow up secara simultan agar meningkatkan pendampingan pada mereka yang eligible dapat ikut periksa CD4 dan mendapat ART.
Keempat, treatment as prevention sebagai pencegahan pemberian Anti Retro Viral (ARV) langsung tanpa pemeriksaan CD4 dan hendaknya dipikirkan bagaimana dapat diwujudkan pada populasi tersebut. PKBI-NU ditantang untuk meningkatkan cakupan yang hendaknya tidak mengorbankan kualitas effectiveness cakupan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan agar masyarakat untuk tau, mau, dan mampu sehingga terbentuk warga perduli AIDS dengan melibatkan Posyandu untuk mendorong masyarakat memahami HIV AIDS terutama ibu rumah tangga yang rentan terinfeksi.
Kelima, kebijakan Menkes untuk otonomi daerah yang menjadi peluang untuk penanggulangan AIDS yang sustainable dan efektif. Dalam Penanggulangan HIV AIDS Pengawasan Mutu, Laporan, Supervisi, PIKM dan Dukungan Kader RS tidak mengalami stock out ARV.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669,website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda!!!